- TVRI Pekanbaru Siarkan Berita Berdialek Melayu Malaysia

Chaidir Anwar Tanjung - detikPemilu

Pekanbaru - TVRI Stasiun Pekanbaru membuat program baru dengan siaran berita dialek Melayu. Siaran ini pun ditanggapi beragam.

Ada yang menyebut sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia. Ada pula yang menganggap siaran berita itu bukan bahasa Melayu Riau, melainkan dialek Melayu Malaysia. Kalimat pembukan dalam siaran berita yang ditayangkan setiap hari Minggu pukul 17.30 itu adalah, "encik-encik dan puan-puan".

Dialek bahasa melayu dalam siaran berita TVRI Pekanbaru itu kental dengan nuasan dialek Melayu Malaysia. Dielak Melyau Malaysia itu dapat dilihat dari semua kalimat yang berakhir dengan huruf A menjadi huruf E. Misalkan menyebut kalimat Kemana menjadi Kemane.

Menurut tokoh adat Melayu Riau, Al Azhar dalam perbicangan dengan detikcom, Selasa (12/2/2008), bahwa bila dalam penyampaian kalimat dalam bahasa melayu lebih banyak kata A menjadi E, hal itu menunjukkan bahwa dialek tersebut merupakan bahasa melayu Johor atau Malaka di Malaysia.

"Padahal, dialek bahasa Melyau Riau dengan Melayu Malaysia sangat jauh berbeda. Kemiripan dialek bahasa Melayu Malaysia itu lebih banyak dipakai masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sedangkan Riau daratan jelas berbeda," terang Al Azhar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyakat Riau (FKPMR).

Dia menjelaskan, sejuah ini memang belum ada kesatuan pandangan soal bahasa Melayu Riau itu sendiri. Tapi paling tidak, secara garis besar bahasa Melayu Riau saat ini lebih mudah ditandai dengan perubahan huruf A menjadi O diakhir kata.

"Misalkan, kalimat Kemana menjadi Kemano. Saya belum lihat langsung siaran berita bahasa melayu itu. Tapi saya menilai apa bila dalam siaran berita itu akhir kata A menjadi E itu jelas dialek Melayu Malaysia," kata Al Azhar sekaligus menyarankan, TVRI Pekanbaru, sebaiknya lebih mengarah pada bahasa Melayu Riau ketimbang bahasa Melayu Malaysia.

Sedangkan Firdaus Basyir seorang advokasi menilai, sebaiknya TVRI dalam siaran berita menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Hal itu dimungkinkan, bahwa penduduk Riau saat ini sangat heterogen. "Akan lebih sempurna kalau berita itu dalam bahasa Indonesia ketimbang dialek melayu Malaysia. Lagi pula TVRI itukan milik bangsa Indonesia bukan milik etnis tertentu," kata Firdaus.

Kepala Pemberitaan TVRI Pekanbaru, Ardison yang dihubungi detikcom mengatakan, pihaknya siap menerima kritikan dari berbagai pihak soal penggunaan bahasa Melayu tersebut. Dia mengakui sejuah ini bahasa melayu memang sangat beragam. Sehingga pihak TVRI lebih memilih bahasa Melayu yang lebih mudah dipahami secara umum yang mengarah pada dielak Melayu Malaysia.

"Kita menggunakan dialek melayu dalam siaran berita itu dari pertimbangan berbagai pihak. Namun apa bila ada kritikan dan saran untuk yang lebih baik lagi, kami siap untuk menampungnya," kata Ardison. ( cha / djo )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

- Panwaslu Riau Tangani 70 Kasus Pelanggaran Pemilu

Chaidir Anwar Tanjung - detikPemilu

Pekanbaru - Panwaslu Provisi Riau telah menangani 70 kasus pelanggaran Pemilu yang dilakukan para caleg dan partai politik di Riau. Sebagian pelaku pelanggaran itu justru dilakukan caleg yang masih menjabat sebagai anggota dewan.

Demikian disampaikan Ketua Pokja dan Sosialisasi, Panwaslu Provinsi Riau, Musfialdi saat ditemui detikcom, Kamis (12/02/2009) di ruang kerjanya Jl Pepaya, Pekanbaru. Menurutnya, pelanggaran Pemilu itu justru banyak dilakukan para anggota dewan yang kembali mencalonkan diri. Pelanggaran yang dilakukan para wakil rakyat itu dengan cara menggunakan mobil dinas atau sejumlah fasilitas negara lainnya untuk berkampanye.

"Para anggota dewan incumbent dalam berkampanye menggunakan mobil dinas dewan. Padahal sesuai aturan yang ada, mobil dinas legislatif tidak dibenarkan untuk kepentingan pribadi seperti kampanye," kata Musfialdi.

Para caleg juga ada yang kedapatan melakukan kampanye di sejumah fasilitas negara. Misalnnya melakukan kampanye di sejumlah perkantoran. Termasuk juga melakukan kampanye di sejumlah tempat ibadah.

"Kita sudah berikan surat peringatan kepada para Caleg untuk tidak mengulangi pelanggaran Pemilu tersebut. Terutama lagi kepada Caleg incumbent untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya," tegas Musfialdi.

Namun apa bila surat peringatan mereka abaikan, kata Musfialdi, pihaknya akan mengambil langkag prefentif yang selanjutnya diambil langka eksekusi. Hal itu perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera kepada Caleg yang tidak mentaati peraturan dalam Pemilu.

Pelanggaran juga terjadi pada syarat administrasi para caleg, termasuk juga pelanggaran pemasangan atribut partai. Para caleg tidak mematuhi peraturan yang melarang pemasangan atribut partai di jalan protokol di tengah kota.

"Dari 70 kasus itu semuanya tersebar di 11 kabupaten dan kota di Riau. Dan masih banyak lagi sejumlah pengaduan masyarakat yang kita terima. Namun sejuah ini, yang kita tindak lanjuti baru sekitar 70 kasus," katanya. ( cha / djo )

- Pemilu Makin Dekat, Perang Iklan Parpol Makin Seru

Muhammad Nur Hayid - detikPemilu

Jakarta - Pemilu makin dekat, partai politik terus berlomba-lomba membangun citra agar dipilih rakyat. Berbagai macam iklan pun dibuat untuk memikat calon pemilih, tentunya dengan isi yang beragam.

Ada yang menyerang parpol dan figur lain, ada yang memuji keberhasilan, ada yang mengklaim paling berjasa, dan ada yang mengkritisi serta memanfaatkan golput.

Iklan-iklan yang bernada menyerang pemerintah rata-rata berasal dari partai baru dan partai oposisi. Beberapa partai yang sudah beriklan di media yang pesannya menyerang pemerintah adalah iklan Partai Gerindra dengan figur Prabowo, iklan Hanura dengan figur Wiranto, dan iklan PDIP dengan figur Megawati.

Sementara itu Partai Demokrat terus memanfaatkan klaim keberhasilan pemerintah tanpa mengutip sedikitpun kegagalannya. Demikian juga dengan iklan Partai Golkar yang juga mengklaim keberhasilan pemerintah yang tersisa setelah diklaim Partai Demokrat.

Lain lagi dengan strategi PKS yang cenderung memanfaatkan konflik antar elit untuk iklannya. Tanpa malu-malu, partai ini memanfaatkan perseteruan SBY-Mega, SBY-JK, dan tokoh lainnya dalam iklan terbarunya. Alasannya untuk memberikan pelajaran agar elit tidak bertengkar sendiri ditengah harapan rakyat akan kesejahteraan.

PPP dengan iklan terbarunya mengambil pesan agar masayarakat tidak golput. dari pada golput lebih baik memilih PPP itulah kira-kira harapan PPP dengan iklan terbarunya itu.

Model iklan seperti ini memang masih 'canggung' karena tidak menyerang pemerintah sebagai akibat masih terikat koalisi pelangi yang dibangun SBY dan juga tidak menunjukkan hal yang fundamental untuk alasan dipilih.

Diperkirakan, iklan saling serang antar parpol dan figur akan semakin sengit menjelang pemilu legislatif dan pilpres 2009. Yang pasti rakyat akan semakin pintar untuk menilai mana iklan yang hanya berisi janji-janji palsu.

- Parpol Peserta Pemilu 2009

Nah... bapak/ibu/sdr/i/teman2 pembaca... begitu banyak partai yang menjadi peserta pemilu, akan tetapi kami mengingatkan "janganlah para pembaca yang menjadi pemilih salah memilih di saat pemilu nantinya".

walaupun begitu banyak partai... partai mana yang kita pilih mestinya dari hati nurani kita, jangan ada paksaan pihak manapun, apabila hati nurani kita mau milih A ya A saja, jangan sampai nanti pihak yang lain maksa tuk milih B, la wong demokrasi koq masih maksa2...

memang g kita sadari slama pemilu yang terjadi di Indonesia ada sebagian masyarakat awam yang masih mau di paksa untuk milih suatu partai dan hal itu juga terjadi berkali-kali setiap pemilu... nah... sekaranglah saatnya kita tuk mandiri... memilih partai yang mestinya ada di benak kita atw partai idola kita hehehhe...

Jangan Lupa ya... 9 April 2009 Mulai dari jam 7 pagi ampe selesai.... saatnya kita centang atau contreng Pilihan Kita... Oklah sekarang jangan ambil pusing tuk banyaknya partai yang jd peserta pemilu, yang penting pilih tu Caleg yang udah berbuat banyak di daerah masing-masing baik DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi atw DPRD Kota/Kabupaten.

sekali lagi jangan lupa 9 April 2009 datanglah beramai-ramai untuk mengikuti Pemilu...

- Profil PPP

Partai Persatuan Pembangunan

Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.Anggaran dasar

Menurut anggaran dasarnya partai ini bertujuan untuk menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Pada Pemilu 1999, PPP memperoleh 58 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pemilu 2004, PPP kembali memperoleh 58 kursi.

Ketua Umum

Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mintaredja, Th M Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai.

1. M. Syafaat Mintaredja (5 Januari 1973-1978).

2. H. Djailani Naro (1978-1984 yang menggantikan Mintaredja) dan (1984-1989).

3. Ismail Hassan Metareum (1989-1994) dan (1994-1998).

4. Hamzah Haz (1998-2003) dan (2003-2007). Pada 2001, Hamzah terpilih sebagai wakil presiden lewat suara majelis di Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Dalam Pemilu Presiden 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai calon presiden, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Perolehan suara pasangan ini, sampai saat-saat terakhir penghitungan suara, hanya mencapai sekitar 3 persen.

5. Suryadharma Ali (2007-2012).

Ketua Umum : Suryadharma Ali