- Suara Seleb

SUARA SELEB

Wanda Hamidah Ingin Amien Rais Jadi Presiden

Selasa, 24 Februari 2009 | 11:17 WIB

Wanda Hamidah, mantan anchor berita yang kini menjadi aktivis partai, mengaku sudah mengantongi jagoan capres Indonesia nantinya. Kira-kira siapakah, ya?

Dibaca 4474 kali | 2 Komentar

BERITA

Muhaimin: Sia-sia Gembosi PKB

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan berbagai pihak yang berupaya menggembosi...

Soal Ciganjur II, Taufik Kiemas Pasrahkan ke Yenny Wahid

Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan Taufik Kiemas mengaku tak tahu bagaimana perkemban...

Diduga Lakukan Subkontrak, Panwaslu Panggil Aneka Ilmu

Panitia Pengawas Pemilu Jawa Tengah memanggil perusahaan konsorsium pencetak surat suara P...

KANDIDAT

Akbar Siap Jadi Capres

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, Kamis (5/3) menegaskan, dirinya siap m...

Poros "Bumi" Gagas Sultan-Muhaimin

Kaukus Muda PKB menggagas Poros Bumi dengan memunculkan nama Sri Sultan Hamengku Buwono X-...

Hanya Tuhan yang Tahu Kelanjutan Pasangan SBY-JK

Keberlanjutan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Wakil Presiden Muhammad Ju...

LAINNYA

Deddy Mizwar: "Saya Siap Kembalikan Kedaulatan Rakyat"

Jumat, 27 Februari 2009 | 16:36 WIB

Aktor pemeran Jendral Naga Bonar, Deddy Mizwar, mengaku siap mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada Pemilu 2009 mendatang.

Dik Doank: Mencari Capres yang Berjiwa Seni

Rabu, 18 Februari 2009 | 22:30 WIB

Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2009 mendatang, presenter dan musisi Dik Doank dengan enteng mengaku belum punya jagoan siapa c...

Didi Petet Lagi Belajar untuk Tak Golput

Selasa, 17 Februari 2009 | 23:16 WIB

Memilih untuk tidak memilih alias golput dalam Pemilu mendatang tentu saja sah-sah saja. Tapi hal itu tak berlaku bagi aktor senio...

Hemalia Putri Mantap Pilih SBY

Senin, 16 Februari 2009 | 23:22 WIB

Pesinetron Hemalia Putri mengaku sudah punya jagoan calon presiden yang bakal dipilihnya pada Pemilu 2009 mendatang. Siapakah sos...

Ira Swara Belum Punya Calon

Jumat, 13 Februari 2009 | 15:57 WIB

Pedangdut Ira Swara sejauh ini mengaku belum punya calon tokoh pemimpin yang bakal dicoblosnya pada Pemilu 2009 mendatang.

Kampanye Ngirit Ala Eko "Patrio"

Kamis, 12 Februari 2009 | 18:48 WIB

Komedian Eko Indro Purnomo atau yang tenar dengan nama Eko "Patrio" mengaku tak merasa perlu mengeluarkan ongkos kampanye yang be...

Dewi Sandra Berharap Lahir Obama

Rabu, 11 Februari 2009 | 22:28 WIB

Ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Karenanya, kata penyanyi Dewi Sandra Killick, sudah saatnya Indonesi...

Satrio Piningit

Selasa, 10 Februari 2009 | 09:23 WIB

Ditangkapnya Satrio Piningit Weteng Buwono sempat mencuri perhatian kita. Istilah Satrio Piningit dikenal bukan hanya oleh masyara...

Dewi Yull: (Fatwa Haram) buat Aku Membingungkan

Jumat, 30 Januari 2009 | 18:25 WIB

Menanggapi fatwa haram golput, artis Dewi Yull memandang, keluarnya fatwa tersebut tidak mencerdaskan masyarakat pemilih.

"Wanian"

Selasa, 6 Januari 2009 | 03:00 WIB

Sebetulnya Bimbo sudah lama menyelesaikan rekaman lagu "Pemilu 2009". Lagu tersebut menyertakan Bang Taufik Ismail dalam liriknya.

Calon Presiden? Akrie Patrio Ngaku Gelap

Rabu, 26 November 2008 | 14:00 WIB

Anda punya jagoan, siapa kira-kira sosok yang bakal menjadi nahkoda kapal besar bernama Indonesia setelah pemilu 2009 mendatang?

Dukung Sultan, Franky Sahilatua Gunakan Rumus Terbalik

Senin, 24 November 2008 | 21:47 WIB

Penyanyi Franky Sahilatua siap mendukung pencalonan Sultan Hamengku Buwono X menduduki kursi Presiden RI dengan metode rumus terba...

Demi Jadi Caleg, Venna Melinda Tinggalkan Salsa

Sabtu, 22 November 2008 | 07:22 WIB

Mantan Puteri Indonesia 1994, Venna Melinda bertekad meninggalkan karier yang tengah digelutinya sebagai instruktur salsa jika di...

Marini Zumarnis: Kepopuleran Bonus Jaring Suara

Jumat, 21 November 2008 | 19:46 WIB

Bintang sinetron Marini Zumarnis merasa kepopulerannya sebagai bonus, untuk menjaring suara pada pemilu mendatang.

Marini Zumarnis: Jadi Artis, Bonus Buat Kampanye

Jumat, 21 November 2008 | 19:15 WIB

Bintang sientron Marini Zumarnis mengatakan kepopulerannya sebagai artis adalah "bonus" untuk meraih suara di pemilu mendatang.

12

- Indonesia Memilih

Sultan-Hidayat Ungguli SBY-JK

Kamis, 5 Maret 2009 | 18:09 WIB

Pasangan Sultan HB X-Hidayat Nur Wahid sebagai capres-cawapres kemungkinan dipilih paling tinggi di Di Yogyakarta mengungguli duet SBY-JK.

Dibaca 756 kali | 0 Komentar

BERITA LAINNYA

Muhaimin: Sia-sia Gembosi PKB

Kamis, 5 Maret 2009 | 19:56 WIB

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengingatkan berbagai pihak yang berupaya menggembosi PKB agar menghentikan aksi itu karena a...

Soal Ciganjur II, Taufik Kiemas Pasrahkan ke Yenny Wahid

Kamis, 5 Maret 2009 | 17:00 WIB

Ketua Dewan Pertimbangan PDI Perjuangan Taufik Kiemas mengaku tak tahu bagaimana perkembangan kemungkinan bertemunya para tokoh di...

Diduga Lakukan Subkontrak, Panwaslu Panggil Aneka Ilmu

Kamis, 5 Maret 2009 | 16:42 WIB

Panitia Pengawas Pemilu Jawa Tengah memanggil perusahaan konsorsium pencetak surat suara PT Aneka Ilmu untuk meminta klarifikasi t...

Pemilih dengan Mobilitas Tinggi Harus Pakai Surat

Kamis, 5 Maret 2009 | 16:36 WIB

Para pemilih dengan mobilitas tinggi seperti di rumah tahanan, terminal, bandara, rumah sakit, harus mengurus surat pindah TPS ke ...

» Index berita

- Gugatan Pemilu Oleh MK

Ketua MK: KPU Jangan Mimpi Tak Ada Gugatan Pemilu

KRISTIANTO PURNOMO

Prof. DR. H. Moh. Mahfud MD, S.H, anggota hakim konstitusi menghadiri acara Pisah Sambut Hakim Konstitusi di Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (1/4).

/

Artikel Terkait:

• Perpu 1/2009 Dinilai Sarat Hidden Agenda
• Perpu DPT Tidak Menolong Warga yang Belum Terdaftar
• Perpu Pemilu Hanya Akan Merevisi Dua Pasal
• MK Kukuhkan "Presidential Threshold"
• MK Tolak Uji Materi UU Pemilu

SENIN, 2 MARET 2009 | 13:32 WIB

JAKARTA, SENIN — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD kembali mengingatkan Komisi Pemilihan Umum yang dinilai masih ragu-ragu menjalankan putusan MK mengenai penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak. Keraguan itu, menurut Mahfud, karena adanya opini yang dikembangkan bahwa apa pun keputusan KPU akan digugat ke pengadilan jika menetapkan suara terbanyak dengan peraturan KPU.

Mahfud menyampaikan, KPU sebaiknya berkonsentrasi dan bekerja menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan UU dan putusan MK. Ia memastikan, ada instrumen hukum pasti yang akan mengantisipasi masalah yang timbul dari suara terbanyak. KPU, katanya, jangan takut dengan kemungkinan adanya gugatan.

"Jangan bermimpi tidak ada kasus. Pasti ada. KPU tidak usah dihantui oleh akan banyaknya gugatan setelah menetapkan hasil pemilu kelak. Tak bisalah kita berpikir tak akan ada gugatan. Sebab, apa pun hasil yang ditetapkan KPU pasti akan banyak gugatan juga," kata Mahfud dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/3).

Mahfud mencontohkan, pada Pemilu 2004 saja, MK menangani 479 sengketa hasil pemilu dan bisa diselesaikan dengan instrumen hukum yang tersedia. UU Pemilu No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, bahkan sudah digugat sembilan kali. Tujuh di antaranya sudah diputus dan dua gugatan masih dalam proses.

"Jadi, jangan takut pada bayang-bayang gugatan. Sebab, sudah ada instrumen hukum untuk menyelesaikannya," kata Mahfud.

Seperti diketahui, ketentuan tentang suara terbanyak tidak diakomodasi pemerintah untuk diterbitkan dalam Perppu No 1 Tahun 2009. Perppu tersebut mengatur tentang perubahan daftar pemilih tetap dan penandaan lebih dari satu kali dianggap sah. Ada dua pandangan yang menilai bahwa peraturan KPU tidak bisa mengaturnya. Pendapat lain, peraturan KPU harus dikeluarkan untuk pelaksanaan putusan MK tentang suara terbanyak. (ING)

Inggried Dwi Wedhaswary 

- KPU Minim Sosialisasi Dapat Rugikan Masyarakat

2 Maret 2009 - 22:34 WIB Pekanbaru (RiauNews). Masih minimnya sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU, selain itu akan menimbulkan kerugian bagi Caleg dan Parpol peserta pemilu, juga akan merugikan hak masyarakat pemilih, " Yang pasti merugikan banyak pihak seperti masyarakat," jelas anggota DPRD Riau Zulkarnaen Nurdin kepada RiauNews, Senin (02/03/2009) di DPRD Riau  Dijelaskannya kerugian yang diderita oelh masyarakat seperti hilangnya hak demokrasi untuk memberikan suara, kemudian hangusnya suara karena tidak paham cara pencontrengan, " Kesalahan-kesalahan ini pasti akan terjadi, akibat dari minimnya sosialisasi tersebut," ujarnya. Dikatannya pihaknya memahami lambatnya pelaksanaan sosialisasi karean lambatnya pencairanAPBD namun hak tersebut tidak akan jadi persoalan jika KPU lebih proaktif mencari dana talangan ," Kalau sudah ada anggaran di APBD harusnya tidak ada persoalan kalau KPU mau mencari pinjaman untuk melakukan sosialisasi," ujarnya. Selain itu Zulkarnaen meminta kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP, untuk segera mengelaurkan Peraturan Gubernur tentang penggunaan APBD Riau tahun 2009 , agar sosialisasi bisa berjalan optimal.  Menurut politisi PBB ini, nantinya akan muncul persoalan baru jika dana sosialisasi yang besarnya Rp 3,5 miliar yang ada di APBD Riau tidak bisa digunakan dengan maksimal, "Bisa saja kalau anggaran tersebut peratnggungjawabannya tidak sesuai dengan aturan, sebab bekerja dengan terburu-buru, ini harus menjadi perhatian KPU," jelasnya. (ien) © Riaunews.com Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Mengambil, mengutip, memperbanyak dan atau mempublikasi ulang seluruh tulisan yang terdapat di situs ini, HARUS mencantumkan sumbernya : RiauNews.com. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, bilamana cukup bukti akan kami tuntut sesuai undang-undang yang berlaku.

- Anggota DPRD Riau Akan Terima Uang Tolak

2 Maret 2009 - 22:36 WIB Pekanbaru (RiauNews). Anggota DPRD Riau lebih beruntung dari periode sebelumnya, sebab pada periode sekarang, mereka menerima uang pesangon atau disebut dengan uang tolak, diakhir masa jabatanya. "Kita sudah masukkan anggaran untuk uang tolak tersebut pada APBD tahun 2009 ini," jelas Wakil ketua DPRD Riau Juharman Arifin Apt kepada RiauNews, Senin (02/03/2009) doi DPRD Riau. Dikatakan Juharman uang tolak tersebut legal dan diatur dalam Peratuaran Pemrintah tantang Sistim Kedudukan dan keuangan DPRD," Jadi tidak ada masalah tentang dianggarkanya uang tolak tersebut, sebabada aturannya," ujarnya. Untuk besarnya Juharman mengaku tidak ingat, namuan tidak sebesar uang pesangon perusahaan besar, " Ya paling belasan juta, teragntung masa pengabdianya," ucapnya., Untuk menghitung berapa yang diterima setipa anggota DPRD Riau jelas Juharman sudah diatur dalam PP tersebut," Yang mengatehui persisnya adalah Sekwan DPRD Riau," jelasnya. Menurutnya uang tolak tersebut sudah diajukan Panggar DPRD Riau saat pembahasan RAPABD tahun 2009 lalu, namun masuk atau tidaknya anggaran tersebut dalam RAPBD yang telah disyahkan oleh Mendagri, Juharman tidak mengetahuinya, " Ya belum dapat buku APBD tahun 2009, namun jika talk ada dalam APBD murni tahun 2009 kita akan usulkan pada APBD Perubahan, " tukasnya. Sedangakan untuk anggota DPRD Riau yang telah diganti seperti Ir Lukman Edi, Rizal Akbar, Mursini, Almarhum Zulkarnaen Syukur dan Mahlilum, menurut Juharman juga akan mendapat uang tolak tersebut, " Ya saya kira mereka juga akan mendapatkannya, begitu juga dengan pengganti mereka," katanya. Ditemui secara terpisah, sekretaris komisi B DPRD Riau Zaulkarnaen Nurdin, juga membenarkan adanya unag tolask tersebit, namun ia tidak mengetahui apakah ada di anggarkan dalam APBD murni atau tidak, " Saya tidak tahu apa masuk dalam APBD murni atau tidak sebab sampai sekarang kita tidak mendapat buku APBD Riau tahun 2009," jelasnya. Untuk besaranya Zulkarnanean pun tidak mengetahuinya, meskipun ia adalah anggota Panggar DPRD Riau, " Besarnya paling 5-6 bulan gaji yang kita terima tiap bulannya," ujarnya. Untuk gaji pokok enggota dewan Rp 4 juta lebih, jika dikalikan 6 bulan menjadi Rp 24 juta, " Ya besarnya sekitar itulah," ujarnya singkat. (ien) © Riaunews.com Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Mengambil, mengutip, memperbanyak dan atau mempublikasi ulang seluruh tulisan yang terdapat di situs ini, HARUS mencantumkan sumbernya : RiauNews.com. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, bilamana cukup bukti akan kami tuntut sesuai undang-undang yang berlaku.

- Pemilu 2009, Pemilih Boleh Menyilang dan Menggaris

Contributed by Administrator

Tuesday, 03 February 2009

Last Updated Tuesday, 03 February 2009

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus merombak sistem pemilihan umum. Yang terbaru, KPU menambah opsi cara menandai. Kini tak hanya mencontreng, surat suara pemilih tetap sah meski mereka menandai dengan silang atau garis mendatar. Hal itu disampaikan anggota KPU Bidang Teknis dan Tahapan Pemilu Andi Nurpati dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR, Jakarta, kemarin (2/2). Keputusan KPU tersebut diambil setelah melihat hasil simulasi penghitungan dan pemungutan suara di Tangerang pada Sabtu (31/1). "Ternyata masih banyak pemilih yang menandai selain mencontreng," kata Andi. Seluruh anggota KPU, termasuk Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, ikut dalam RDP yang hanya dihadiri separo anggota komisi II tersebut. Menurut Andi, KPU telah melakukan pleno untuk mengevaluasi hasil simulasi itu. Dengan melihat fakta bahwa batasan mencontreng malah memperbesar potensi surat suara tidak sah, sebaiknya aturan KPU dilonggarkan. 

Tanda menyilang dan menggaris disepakati diakomodasi. "Sebab, tanda itu juga akrab dan dipahami pemilih," jelasnya. Bagaimana dengan tanda melingkari? Andi mengatakan, dalam pleno KPU memutuskan untuk tidak mengesahkan tanda tersebut. Alasannya, melingkari sangat rawan tidak sah. Secara teknis, bisa jadi tanda lingkaran yang dibuat pemilih melebihi kolom yang telah disediakan. "Berbeda dengan silang dan garis yang ada titik temu dan titik awalnya, melingkari susah didefinisikan," jelasnya. Meski akses pemilih lebih dibuka, anggota DPR masih menganggap membingungkan. Anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, seharusnya KPU tetap fokus pada satu tanda. Semakin banyak tanda yang diakomodasi, hal tersebut menimbulkan masalah saat rekapitulasi. Yakni, ketika menerjemahkan persepsi pemilih dalam surat suara. "Banyak tanda malah membingungkan pemilih," jelas mantan ketua Pansus RUU Pemilu itu. Andi langsung menanggapi pernyataan itu. Menurut dia, pertimbangan KPU tersebut sudah cukup matang. Hasil di enam simulasi yang dilakukan KPU menunjukkan masih ada pemilih yang menandai selain mencontreng. Jika tidak diakomodasi, potensi surat suara sah malah semakin besar. "Itu murni pertimbangan saat di lapangan (simulasi)," ujarnya mengingatkan. Aturan tata cara menandai sudah ditetapkan KPU dalam Peraturan Teknis Nomor 35 Tahun 2008. Sebelum disepakatinya dua tanda baru itu, tanda yang dianggap sah hanya mencontreng dan mencoblos. KPU menargetkan, revisi peraturan 35/2008 itu akan diselesaikan dalam waktu seminggu. (jawapos)

Situs Web Calon Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota

http://caleg-riau.com Powered by Joomla! Generated: 2 March, 2009, 23:06

- KPU Umumkan Daftar Pemilih Tetap

Jakarta - KPU mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk dalam negeri malam ini. Meski begitu masih ada 1 provinsi yang datanya belum masuk sehingga KPU masih menggunakan daftar pemilih sementara (DPS).

Jumlah DPT sendiri dibacakan oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Total jumlah pemilih yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 383/SK/KPU/TAHUN/2008 tertanggal 24 Oktober 2008 itu adalah 170.022.239 jiwa. Itu artinya selisih 4.388.214 jiwa dari daftar pemilih sementara (DPS) dalam SK KPU Nomor 139/SK/KPU/TAHUN/2008 yang berjumlah 174.410.453 jiwa.

 

Berikut perincian untuk masing-masing provinsi:

NAD 3.006.816 jiwa
Sumatera Utara 9.147.131 jiwa
Sumatera Barat 3.133.782 jiwa
Riau 3.337.448 jiwa
Kepulauan Riau 1.143.163 jiwa
Jambi 2.079.133 jiwa
Sumatera Selatan 5.127.400 jiwa
Bengkulu 1.213.616 jiwa
Lampung 5.448.408 jiwa
Bangka Belitung 784.236 jiwa
DKI Jakarta 7.017.080 jiwa
Jawa Barat 29.080.392 jiwa
Jawa Tengah 26.210.346 jiwa
DIY 2.733.565 jiwa
Jawa Timur 29.354.432 jiwa
Banten 6.505.083 jiwa
Bali 2.877.509 jiwa
NTB 3.125.883 jiwa
NTT 2.763.562 jiwa
Kalimantan Barat 3.131.511 jiwa
Kalimantan Tengah 1.489.540 jiwa
Kalimantan Selatan 2.456.550 jiwa
Kalimantan Timur 2.301.043 jiwa
Sulawesi Utara 1.656.242 jiwa
Sulawesi Tengah 1.636.008 jiwa
Sulawesi Selatan 5.622.432 jiwa
Sulawesi Barat 739.344 jiwa
Sulawesi Tenggara 1.808.685 jiwa
Gorontalo 685.952 jiwa
Maluku 1.008.491 jiwa
Maluku Utara 692.706 jiwa
Papua 2.229.034 jiwa
Papua Barat 475.716 jiwa

Khusus Papua Barat, data yang digunakan adalah DPS karena data DPT dari KPU Provinsi belum masuk ke pusat.

"Sampai malam ini masih ada 1 yang belum bisa terkumpul, yakni Papua Barat.
Teman-teman KPUD sudah berusaha mengambil langsung ke kab/kota, tapi karena kendala medan, sampai sekarang belum terkumpul," ujar Hafiz.

Menurut Hafiz, sulitnya medan membuat perjalanan ke daerah sangat mahal. Untuk menuju ke Kab Raja Ampat sekali jalan, misalnya, diperlukan dana Rp 206 juta.

Karena data Papua Barat belum ada, maka pengumumannya paling lambat akan dibarengkan dengan pengumuman DPT luar negeri pada 20 November 2008.

 

Sumber : www.detik.com